Sembilan Aturan untuk Hidup dan Bekerja. Aturan Keselamatan Kardinal dan Mekanisme Implementasinya

Saat ini sulit membayangkan seorang karyawan berada di lokasi produksi kami di pelabuhan tanpa alat pelindung diri (APD). Dan saat masuk ke mobil, sebagian besar rekan kerja sudah secara otomatis mengenakan sabuk pengaman. Sebagian besar — karena sayangnya, selalu ada pengecualian untuk setiap aturan. Untuk semua aturan, kecuali Aturan Keselamatan Kardinal.

Aturan Kardinal adalah tentang disiplin di fasilitas produksi yang berbahaya. Ketika ada tindakan berbahaya biasa, maka peringatan atau percakapan preventif mungkin sudah cukup. Namun, setelah itu seseorang tidak selalu mengubah perilakunya. Oleh karena itu, ketika Aturan Keselamatan Kardinal dilanggar, hukuman haruslah mutlak. Meskipun demikian, pelanggaran dan tingkat tanggung jawabnya bisa berbeda-beda. Tidak selalu berakhir dengan pemecatan. Misalnya, jika seseorang menaiki tangga sambil berbicara di telepon, ia hanya membahayakan dirinya sendiri. Namun, jika seorang pengemudi mengoperasikan bus sambil berbicara di telepon, ia membahayakan banyak orang lainnya. Ini adalah hal-hal dengan tingkatan yang berbeda dan harus dipertimbangkan secara berbeda pula.

Pada Maret 2024, kami meninjau kembali susunan aturan keselamatan kardinal dan menerapkan sistem penilaian poin untuk pelanggarannya. Apa intinya? Untuk setiap pelanggaran spesifik, karyawan diberikan sejumlah poin tertentu dari 1 hingga 10, tergantung pada tingkat keparahan konsekuensi yang mungkin terjadi dan tingkat kesengajaan pelanggaran tersebut. Sepuluh poin adalah jumlah maksimum di mana keputusan dibuat untuk memecat karyawan, atau menonaktifkan/mengeluarkan kontraktor dari wilayah fasilitas Perusahaan/Entitas.

Poin berlaku selama satu tahun sejak saat pelanggaran, dan setelah satu tahun poin tersebut akan hangus. Jika seseorang melanggar satu kali, poin diberikan, tetapi tidak ada hal fatal yang terjadi dan tidak ada pelanggaran lain selama setahun, poin tersebut akan hilang begitu saja. Di sisi lain, jika seorang karyawan melanggar secara teratur, dalam setahun mereka bisa mengumpulkan jumlah poin maksimal dan mendapatkan "kartu merah".

Memecat karyawan atau cukup dengan sanksi disipliner? Penting bagi kami untuk memastikan kolegialitas dan transparansi dalam pengambilan keputusan. Persiapan dokumentasi proses ini dilakukan dengan cermat. Semua pelanggaran aturan kardinal dicatat dalam sistem manajemen keselamatan otomatis (ASUB). Di setiap entitas hukum Perusahaan, telah dibentuk komisi terkait yang meninjau setiap situasi secara individual dan mengambil keputusan. Komisi tersebut terdiri dari perwakilan departemen HR, pengacara, spesialis HSE, direktur utama entitas hukum, dan perwakilan serikat pekerja. Pelanggaran Aturan Kardinal tidak selalu merupakan hasil dari perilaku karyawan itu sendiri. Misalnya, karyawan dipaksa melakukan pekerjaan tanpa izin kerja (work permit). Atau melakukan pekerjaan dengan gerinda, tetapi kacamata pelindung tidak diberikan kepadanya. Komisi akan menyelidiki apakah kondisi untuk bekerja dengan aman telah diciptakan, apakah ada keadaan yang perlu dipertimbangkan (keadaan darurat, kurangnya pengalaman dalam jenis pekerjaan yang dilakukan saat pelanggaran terdeteksi, tekanan dari atasan, dan lain-lain). Komisi berhak meminta pertanggungjawaban atas pelanggaran Aturan Kardinal kepada atasan dari karyawan yang melakukan pelanggaran, jika kondisi yang diperlukan untuk produksi kerja yang aman tidak disediakan.

Apakah akan ada pengecualian dalam sistem poin? Ya, ada pelanggaran berat yang mengakibatkan atau bisa mengakibatkan konsekuensi serius. Khususnya, pengaruh alkohol atau narkoba, tidak menyediakan atau tidak menggunakan alat pelindung jatuh dari ketinggian, dan lain-lain — dalam hal ini, karyawan hanya perlu melanggar Aturan Kardinal satu kali untuk langsung dipecat.

Hasil kerja komisi ditinjau setiap bulan pada Hari Keselamatan korporat.