Pungutan Lingkungan: Ketika Kode Produk Memicu Sengketa Pengadilan
OKPD2, TN VED, verifikasi daur ulang, dan penentuan wajib bayar. Kami mengulas yurisprudensi dan isu-isu paling krusial terkait tanggung jawab produsen yang diperluas (EPR).
Dalam praktik spesialis lingkungan industri, perhitungan pungutan lingkungan dan pemenuhan target daur ulang limbah dari penggunaan barang sering kali memicu perselisihan dengan kantor wilayah Rosprirodnadzor. Pokok sengketa tidak hanya mencakup volume produk atau bukti pelaksanaan daur ulang secara aktual, tetapi juga sistem klasifikasi yang digunakan, isi dokumen akuntansi primer, serta hubungan kontraktual dengan pihak pendaur ulang.
Bayangkan situasi berikut: sebuah perusahaan memproduksi barang yang berdasarkan karakteristiknya termasuk dalam kelompok produk tertentu. Dokumen mencantumkan kode OKPD2 dan TN VED EAEU, namun perbandingan keduanya tidak memungkinkan penentuan secara pasti apakah produk tersebut masuk ke dalam kelompok yang sama. Saat inspeksi, inspektur Rosprirodnadzor menerapkan penafsiran tertentu yang berujung pada penetapan kurang bayar pungutan lingkungan.
Muncul pertanyaan: sejauh mana posisi lembaga pengawas tersebut berdasar, ketentuan peraturan mana yang harus diperhatikan saat melakukan klasifikasi, dan apakah yurisprudensi dapat digunakan untuk melindungi kepentingan perusahaan?
Mari kita bahas melalui empat contoh kasus yang telah diputus oleh pengadilan niaga.
OKPD2 atau TN VED: Mana yang Menentukan Klasifikasi Produk?
Mari kita mulai dari ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dokumen utama yang mengatur tanggung jawab produsen dan importir barang yang diperluas (EPR) adalah Undang-Undang Federal Tanggal 24.06.1998 No. 89-FZ tentang Limbah Produksi dan Konsumsi [1].
Sejak 1 Januari 2024, sistem EPR mengalami perubahan signifikan setelah berlakunya Undang-Undang Federal Tanggal 04.08.2023 No. 451-FZ [2].
Untuk barang dan kemasan yang tercakup dalam mekanisme EPR yang berlaku saat ini, perusahaan harus berpedoman pada daftar yang disahkan oleh Peraturan Pemerintah Federasi Rusia Tanggal 29.12.2023 No. 2414 [3].
Mari perhatikan Catatan 1 pada Daftar barang dan kemasan yang limbah penggunaannya wajib didaur ulang.
Berdasarkan catatan tersebut, masuk atau tidaknya suatu barang ke dalam Daftar ditentukan oleh nama serta karakteristik fisik dan kimianya menurut Klasifikasi Produk Seluruh Rusia Berdasarkan Jenis Kegiatan Ekonomi OK 034-2014 (OKPD2). Sementara itu, kode dan nama pos TN VED EAEU diperuntukkan bagi penggunaan oleh para importir [3].
Dengan demikian, undang-undang menetapkan aturan khusus dalam penerapan sistem klasifikasi. Menganggap OKPD2 dan TN VED sebagai instrumen yang sepenuhnya dapat saling menggantikan, menurut pandangan saya, adalah hal yang kurang tepat.
Namun, muncul pertanyaan lain: apa yang harus dilakukan jika karakteristik aktual produk, nama komersialnya, dan tanda-tanda klasifikasinya tidak memungkinkan penentuan kelompok yang sesuai dalam Daftar secara tegas?
Jika menghadapi situasi seperti ini, saya menyarankan untuk menetapkan hal-hal berikut secara berurutan:
tujuan penggunaan aktual serta karakteristik fisik dan kimia barang;
kode OKPD2 yang sesuai dan, jika diperlukan, kode TN VED EAEU;
nama dan kelompok barang dalam Daftar No. 2414;
dasar pertimbangan mengapa produk tersebut dimasukkan ke dalam kelompok tersebut.
Sangat penting untuk memperhatikan catatan dan pengecualian yang ditetapkan bagi pos-pos barang tertentu.
Ringkasan: ketidakcocokan kode antara kedua sistem klasifikasi itu sendiri tidak dapat dijadikan dasar kesimpulan akhir adanya pelanggaran. Perlu dipastikan terlebih dahulu apakah karakteristik barang telah ditentukan dengan benar dan ketentuan Daftar yang relevan telah diterapkan secara tepat. Meskipun demikian, tidak adanya putusan pengadilan langsung mengenai prioritas klasifikasi tidak menggugurkan persyaratan yang secara tegas diatur dalam Peraturan No. 2414.
Tidak Adanya Kode OKPD2 dalam Berita Acara Daur Ulang: Formalitas atau Dasar Penetapan Kurang Bayar?
Mari kita tinjau perkara No. A13-12101/2021, yang diputus oleh Pengadilan Niaga Distrik Barat Laut pada tanggal 21.02.2023 [4].
Sebuah perusahaan menyampaikan laporan pemenuhan target daur ulang untuk tahun 2017 kepada Rosprirodnadzor beserta dokumen bukti penyerahan limbah untuk didaur ulang.
Saat pemeriksaan, badan pengawas menemukan kekurangan dalam berita acara yang diajukan, termasuk tidak dicantumkannya kode produk menurut OKPD2.
Namun, hal menarik dari persidangan ini bukan hanya fakta tersebut.
Dalam berkas perkara juga terungkap bahwa berita acara tersebut mengandung pertentangan antara kode limbah menurut FKKO yang dicantumkan dan deskripsi proses pengelolaannya. Selain itu, operasi yang dilakukan hanya berkaitan dengan pemilahan limbah.
Perlu diingat bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang No. 89-FZ, pengolahan awal dan daur ulang merupakan jenis pengelolaan limbah yang berbeda. Pemilahan termasuk dalam pengolahan awal, sehingga dengan sendirinya tidak membuktikan terlaksananya daur ulang limbah.
Akibatnya, pengadilan menyatakan tuntutan Rosprirodnadzor memiliki dasar yang kuat.
Sebagian pihak mungkin menarik kesimpulan sederhana dari putusan ini: tidak adanya kode OKPD2 dalam berita acara secara otomatis berarti target daur ulang tidak terpenuhi.
Saya menganggap penafsiran semacam itu kurang lengkap.
Dalam perkara ini, pengadilan menilai keseluruhan keadaan secara komprehensif, termasuk isi berita acara, sifat operasi yang dilakukan, serta kemungkinan pembuktian pelaksanaan daur ulang limbah secara langsung.
Ringkasan: saat menyiapkan dokumen, mencantumkan kode barang atau kode limbah dengan benar saja tidaklah cukup. Perusahaan harus memastikan ketertelusuran seluruh rangkaian operasi: limbah apa yang diserahkan, metode daur ulang apa yang digunakan, produk apa yang dihasilkan, dan dokumen apa yang membuktikan hasil tersebut.
Bagi perusahaan, ini berarti perlunya memeriksa bukan hanya kelengkapan administratif berita acara, tetapi juga teknologi pemrosesan limbah aktual yang dimiliki oleh mitra kontrak.
Daur Ulang Aktual atau Kurangnya Data di Sistem Informasi?
Perkara berikutnya adalah No. A56-26568/2022, dengan Putusan Pengadilan Niaga Distrik Barat Laut tanggal 07.08.2023 [5].
Rosprirodnadzor mengajukan gugatan ke pengadilan untuk menagih pungutan lingkungan tahun 2018 sebesar 73.150,67 rubel dari sebuah perusahaan.
Dasar gugatan tersebut adalah bahwa organisasi penerima limbah tidak melaporkan kapasitas peralatan daur ulang mereka dan tidak menyampaikan informasi mengenai fasilitas mereka ke dalam sistem EGIS UOIT.
Menurut otoritas pengawas, keadaan tersebut membuktikan tidak adanya konfirmasi pelaksanaan daur ulang.
Akan tetapi, pengadilan tingkat banding—yang kesimpulannya dikuatkan oleh pengadilan kasasi—menetapkan bahwa pada periode sengketa tersebut, peraturan perundang-undangan tidak mewajibkan perusahaan untuk berpedoman pada data kapasitas mitra kontrak yang tercantum dalam sistem informasi tersebut saat menandatangani kontrak.
Selain itu, di dalam berkas perkara terdapat berita acara dan dokumen lain yang membuktikan bahwa daur ulang limbah benar-benar telah dilakukan hingga menghasilkan produk.
Hal lain yang patut mendapat perhatian khusus adalah bahwa selama kegiatan pengawasan, Rosprirodnadzor tidak meminta kontrak tambahan maupun penjelasan dari perusahaan yang diperlukan untuk memverifikasi informasi yang telah diserahkan.
Hasilnya, tuntutan penagihan pungutan lingkungan tersebut ditolak.
Dalam praktiknya, sengketa semacam ini cukup sering terjadi: inspektur menyimpulkan adanya pelanggaran hanya berdasarkan ketiadaan data di sistem informasi, tanpa memeriksa secara menyeluruh dokumen dan keadaan aktual kegiatan operasional perusahaan.
Meski demikian, ada satu nuansa penting yang harus diperhitungkan. Sengketa yang dibahas di atas berkaitan dengan pelaporan untuk tahun 2018.
Setelah reformasi EPR, persyaratan bagi pihak pendaur ulang, pencantuman mereka ke dalam daftar resmi terkait, serta pembuktian daur ulang mandiri telah berubah. Oleh karena itu, kesimpulan pengadilan tersebut tidak dapat langsung diterapkan pada hubungan hukum tahun 2025–2026 tanpa memperhatikan versi peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini.
Ringkasan: saat menyanggah tuntutan Rosprirodnadzor, perusahaan harus mengidentifikasi bukan hanya fakta di lapangan, tetapi juga versi peraturan yang berlaku pada periode pelaporan terkait. Putusan pengadilan berdasarkan aturan lama tidak membebaskan perusahaan dari kewajiban mematuhi persyaratan baru yang bersifat mengikat.
Dapatkah Daur Ulang Diverifikasi Jika Dilakukan oleh Subkontraktor?
Posisi hukum yang menarik termuat dalam Putusan Pengadilan Niaga Distrik Kaukasus Utara tanggal 19.04.2023 untuk perkara No. A32-11263/2022 [6].
Rosprirodnadzor menuntut pembayaran tunggakan pungutan lingkungan lebih dari 5 juta rubel dari sebuah perusahaan.
Saat pemeriksaan, terungkap bahwa perusahaan tersebut menandatangani kontrak dengan beberapa organisasi yang kemudian menyerahkan limbah tersebut kepada badan hukum lain untuk pelaksanaan daur ulang secara aktual.
Otoritas pengawas bersikeras bahwa undang-undang tidak mengizinkan pemenuhan kewajiban daur ulang melalui model subkontrak semacam itu.
Pengadilan tidak sependapat dengan posisi tersebut.
Faktor kuncinya adalah adanya bukti dokumenter mengenai pergerakan limbah dan pelaksanaan daur ulang secara aktual oleh organisasi yang dilibatkan melalui kontrak dengan mitra awal.
Pengadilan tingkat kasasi menegaskan bahwa pelaksanaan daur ulang oleh pihak lain berdasarkan kontrak dengan kontraktor utama tidak menggugurkan fakta yang telah terbukti bahwa daur ulang tersebut benar-benar telah dilaksanakan.
Selain itu, pengadilan secara terpisah turut mempertimbangkan putusan-putusan pengadilan sebelumnya dalam perkara administratif yang berkaitan dengan keadaan serupa.
Apa artinya ini bagi perusahaan?
Menurut saya, kesimpulan terpenting adalah perlunya mengevaluasi seluruh rantai pengelolaan limbah, bukan hanya hubungan antara pemberi kerja dan pelaksana awal.
Dokumentasi kontrak dan dokumen akuntansi primer harus mampu menunjukkan ketertelusuran penyerahan limbah, pergerakannya di antara para pihak yang terlibat, serta hasil akhir daur ulang.
Namun, di sini pun perlu diberikan catatan khusus: perkara pengadilan ini menyangkut pelaksanaan kewajiban untuk tahun 2020 dan tidak berarti bahwa setiap model subkontrak diperbolehkan di bawah persyaratan EPR hasil reformasi yang berlaku saat ini.
Ringkasan: memiliki berita acara dari mitra kontrak awal belum menjamin terverifikasinya daur ulang. Sangat penting bagi perusahaan untuk memahami siapa sebenarnya yang melakukan operasi teknis dan dokumen apa yang membuktikan hasilnya.
Siapa yang Wajib Membayar Pungutan Lingkungan: Produsen Pabrikan atau Pemesan Produk?
Satu lagi perkara yang patut dicermati adalah No. A32-47257/2021, melalui Putusan Pengadilan Niaga Distrik Kaukasus Utara tanggal 11.01.2023 [7].
Sebuah perusahaan yang memproduksi preform PET dari bahan baku milik pemesan telah membayar pungutan lingkungan untuk tahun 2019 sebesar 1.083.281 rubel.
Belakangan, perusahaan tersebut menyadari bahwa mereka tidak memiliki kewajiban terkait dan mengajukan permohonan kepada Rosprirodnadzor untuk pengembalian kelebihan pembayaran tersebut.
Setelah permohonan itu ditolak, masalah tersebut dibawa ke ranah pengadilan.
Pengadilan menetapkan bahwa pihak pabrikan pada kenyataannya hanya memberikan jasa pemrosesan bahan baku milik pemesan. Produk yang dihasilkan merupakan milik pemesan, dan pihak pelaksana tidak memiliki hak untuk mengelola sendiri atau menjual produk tersebut kepada pihak ketiga.
Dengan mempertimbangkan sifat hubungan kontraktual dan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada periode sengketa, pengadilan menyimpulkan bahwa kontraktor tidak memiliki kewajiban untuk membayar pungutan lingkungan tersebut.
Hasilnya, tuntutan pengembalian dana sebesar 1.083.281 rubel dikabulkan.
Sengketa ini sangat relevan terutama bagi perusahaan yang menjalankan produksi berdasarkan kontrak, pemrosesan bahan baku maklon (tolling), serta pembuatan produk di bawah merek dagang milik pemesan.
Sering kali dalam situasi seperti ini, divisi produksi, komersial, dan hukum menggunakan pendekatan yang berbeda dalam menentukan status produk yang dihasilkan.
Namun, untuk tujuan EPR, tidak cukup hanya mengetahui di atas peralatan milik siapa barang tersebut diproduksi. Perlu ditentukan pihak mana yang dibebani kewajiban oleh undang-undang pada periode terkait untuk memastikan terlaksananya daur ulang.
Putusan ini juga tidak boleh dianggap sebagai pembebasan universal bagi produsen pengolah bahan baku maklon dari pungutan lingkungan. Setelah reformasi EPR, aturan penentuan pihak yang bertanggung jawab telah berubah.
Ringkasan: dalam skema produksi kontrak, perusahaan perlu menganalisis bukan hanya fakta pembuatan produk, tetapi juga status hukum para pihak, syarat penyerahan produk, pembagian hak kepemilikan, serta norma hukum yang berlaku pada periode terkait.
Bagaimana dengan Ekspor Produk?
Secara terpisah, saya ingin membahas isu yang sangat relevan bagi perusahaan industri besar yang menjual sebagian besar produknya ke luar wilayah Federasi Rusia.
Berdasarkan Pasal 24.5 Ayat 4 Undang-Undang No. 89-FZ, pungutan lingkungan tidak dikenakan atas massa barang dan kemasan yang diekspor keluar dari wilayah Federasi Rusia [1].
Oleh karena itu, saat menghitung jumlah pungutan lingkungan, perusahaan harus memastikan pencatatan produk ekspor secara akurat serta bukti dokumenter pengeluarannya dari wilayah negara.
Saya menyarankan perhatian khusus bagi perusahaan yang menggunakan beberapa saluran penjualan sekaligus: ekspor langsung, pengiriman melalui perusahaan dagang (trading house), dan penjualan kepada mitra domestik di Rusia.
Dalam hal ini, penjualan barang kepada perantara di Rusia tidak boleh secara otomatis disamakan dengan ekspor. Hal yang menentukan adalah persyaratan yang diatur oleh undang-undang serta fakta pengeluaran produk dari wilayah Federasi Rusia yang terbukti secara dokumenter.
Ringkasan: pemisahan yang tepat antara arus barang ekspor dan domestik dapat mencegah penetapan pungutan lingkungan yang berlebihan. Namun untuk mencapainya, departemen lingkungan harus bekerja sama secara erat dengan divisi komersial, keuangan, dan logistik.
Kesimpulan dan Rekomendasi
Yurisprudensi yang telah diulas menunjukkan bahwa dalam menyelesaikan sengketa pungutan lingkungan, pengadilan menilai bukan hanya isi formal dari dokumen yang diajukan, tetapi juga keadaan faktual dari pelaksanaan kegiatan usaha.
Meskipun demikian, tidak satu pun dari putusan yang dibahas tersebut menetapkan aturan universal yang mengizinkan perusahaan mengabaikan persyaratan klasifikasi produk atau penyusunan dokumen pendukung.
Berdasarkan analisis putusan pengadilan dan ketentuan peraturan yang berlaku saat ini, saya memandang perlu bagi para spesialis lingkungan perusahaan untuk memperhatikan hal-hal berikut.
Pertama — klasifikasi produk. Pastikan bahwa pencantuman barang ke dalam kelompok pada Daftar No. 2414 telah ditentukan dengan mempertimbangkan karakteristik barang, kode klasifikasi yang sesuai, serta catatan yang berlaku.
Kedua — verifikasi daur ulang. Menerima berita acara dari mitra kontrak saja tidaklah cukup. Sangat penting untuk dapat membuktikan pelaksanaan aktual operasi teknis dan perolehan hasil daur ulang, serta kepatuhan pihak pendaur ulang terhadap persyaratan yang ditetapkan.
Ketiga — hubungan kontraktual. Saat menggunakan skema produksi kontrak, bahan baku maklon, atau melibatkan organisasi pihak ketiga, status hukum masing-masing pihak dan pembagian kewajiban EPR harus ditetapkan secara jelas.
Keempat — verifikasi pelaporan. Jika timbul perbedaan pendapat dengan Rosprirodnadzor, saya menyarankan untuk meminta dasar hukum spesifik atas setiap temuan dan secara mandiri membandingkan kesimpulan inspektur dengan persyaratan yang berlaku pada periode pelaporan terkait.
Kelima — yurisprudensi. Gunakan putusan pengadilan dengan mempertimbangkan fakta spesifik dari setiap perkara serta perubahan peraturan perundang-undangan lingkungan hidup yang telah terjadi.
Sebagai penutup, saya ingin menyoroti satu aspek praktis.
Urusan pungutan lingkungan sering kali diserahkan sepenuhnya hanya kepada departemen lingkungan. Padahal, keakuratan perhitungan sangat bergantung pada informasi mengenai produksi, pengadaan, penjualan, dan ekspor barang, serta ketentuan kontrak dan data akuntansi.
Oleh karena itu, penyusunan laporan EPR harus dipandang sebagai proses lintas fungsi yang melibatkan spesialis lingkungan, staf hukum, keuangan, perpajakan, pengadaan, dan unit organisasi lainnya.
Intisari: cara paling efektif untuk meminimalkan risiko finansial dan hukum bukanlah dengan menyanggah penetapan kurang bayar yang sudah telanjur diterbitkan, melainkan dengan membangun sejak dini sistem terpadu untuk pencatatan produk, klasifikasi barang, dan pembuktian pemenuhan kewajiban EPR.
Di sisi lain, temuan inspektur tidak perlu langsung dianggap sebagai fakta pelanggaran yang bersifat mutlak. Pihak pemeriksa juga dapat melakukan kesalahan, dan jika memiliki dasar hukum yang kuat, perusahaan berhak menggunakan mekanisme yang disediakan undang-undang untuk melindungi kepentingannya.
Sumber Peraturan dan Yurisprudensi
Tentang Limbah Produksi dan Konsumsi : Undang-Undang Federal Tanggal 24 Juni 1998 No. 89-FZ (beserta perubahannya).
Tentang Perubahan atas Undang-Undang Federal "Tentang Limbah Produksi dan Konsumsi" dan Beberapa Peraturan Perundang-undangan Federasi Rusia : Undang-Undang Federal Tanggal 4 Agustus 2023 No. 451-FZ.
Tentang Pengesahan Daftar Barang dan Kemasan yang Limbah Penggunaannya Wajib Didaur Ulang serta Target Daur Ulang Limbah dari Penggunaan Barang dan Kemasan : Peraturan Pemerintah Federasi Rusia Tanggal 29 Desember 2023 No. 2414.
Putusan Pengadilan Niaga Distrik Barat Laut Tanggal 21 Februari 2023 No. F07-22328/2022 dalam Perkara No. A13-12101/2021.
Putusan Pengadilan Niaga Distrik Barat Laut Tanggal 7 Agustus 2023 No. F07-9585/2023 dalam Perkara No. A56-26568/2022.
Putusan Pengadilan Niaga Distrik Kaukasus Utara Tanggal 19 April 2023 dalam Perkara No. A32-11263/2022.
Putusan Pengadilan Niaga Distrik Kaukasus Utara Tanggal 11 Januari 2023 dalam Perkara No. A32-47257/2021.